Pemerintah Jerman melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyerahkan dana hibah senilai US$100 juta atau sekitar Rp900 miliar (kurs Rp9.000) untuk mengembangkan sistem pengelolaan persampahan di lima kabupaten/kota di Indonesia.
Dana hibah tersebut disalurkan dalam bentuk Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management (ERC-SWM) antara Ditjen Bina Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) Jerman.
"Hibah ini ditujukan untuk mengurangi dampak gas rumah kaca melalui pembangunan prasarana persampahan yang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu," kata Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin 6 Agustus 2012.
Lima kabupaten/kota yang mendapatkan dana hibah tersebut adalah Malang, Jambi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Sistem pengelolaan sampah ini, menurut Budi, akan dilakukan dengan pembangunan atau rehabilitasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang bakal menggunakan sistem Sanitary Landfill(SLF). Pemerintah menargetkan 250 unit tempat pengolahan sampah di Indonesia sudah menerapkan sistem SLF pada 2014.
Dengan penambahan jumlah penduduk yang makin banyak, produksi sampah di Indonesia bakal menjulang tinggi. Padahal, 90 persen tempat pembuangan sampah yang beroperasi selama ini masih menganut sistem Open Dumping yaitu pembuangan sampah di tempat terbuka.
Budi menilai, pinjaman lunak dari KfW ini merupakan alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya dialokasikan sebesar Rp12 triliun dalam 5 tahun untuk program sanitasi.
Selain pembangunan fisik TPA, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk penguatan kelembagaan dan penelitian terhadap pengurangan sampah organik melalui pemerintah Swiss yang juga diadministrasikan dalam perjanjian dengan KfW.
Dana hibah tersebut disalurkan dalam bentuk Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management (ERC-SWM) antara Ditjen Bina Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) Jerman.
"Hibah ini ditujukan untuk mengurangi dampak gas rumah kaca melalui pembangunan prasarana persampahan yang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu," kata Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin 6 Agustus 2012.
Lima kabupaten/kota yang mendapatkan dana hibah tersebut adalah Malang, Jambi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Sistem pengelolaan sampah ini, menurut Budi, akan dilakukan dengan pembangunan atau rehabilitasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang bakal menggunakan sistem Sanitary Landfill(SLF). Pemerintah menargetkan 250 unit tempat pengolahan sampah di Indonesia sudah menerapkan sistem SLF pada 2014.
Dengan penambahan jumlah penduduk yang makin banyak, produksi sampah di Indonesia bakal menjulang tinggi. Padahal, 90 persen tempat pembuangan sampah yang beroperasi selama ini masih menganut sistem Open Dumping yaitu pembuangan sampah di tempat terbuka.
Budi menilai, pinjaman lunak dari KfW ini merupakan alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya dialokasikan sebesar Rp12 triliun dalam 5 tahun untuk program sanitasi.
Selain pembangunan fisik TPA, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk penguatan kelembagaan dan penelitian terhadap pengurangan sampah organik melalui pemerintah Swiss yang juga diadministrasikan dalam perjanjian dengan KfW.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar